Rabu, 30 November 2022

Ketua LPM Desa Sukamerta Muhlisin: “Mari Kita Kawal Kebijakan Kades H.Ahmad Holidin Sesuai Tugas, Fungsi dan Tanggungjawab Masing-Masing”

Ketua LPM Desa Sukamerta Muhlisin: “Mari Kita Kawal Kebijakan Kades H.Ahmad Holidin Sesuai Tugas, Fungsi dan Tanggungjawab Masing-Masing”

KARAWANG, MEDIA JERAT –Mari kita kawal kebijakan Kepala Desa H.Ahmad Holidin, baik di kantor desa maupun di lapangan sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawab masing-masing. Demikian ungkap Muhlisin, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sukamerta Kec.Rawamerta Kab.Karawang, pada kegiatan Rapat Minggon Desa, bertempat di Aula Kantor Desa Sukamerta. Rabu (30 Nopember 2022) kemarin.

Acara tersebut dihadiri Kepala Desa Sukamerta diwakili Plt. Sekdes Sukamerta Dede Harto beserta jajarannya, Pengurus LPM beserta jajarannya, para ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, tokoh kepemudaan serta unsur lembaga instansi lainnya.


Dalam kesempatan rapat minggon, Ketua LPM Desa Sukamerta Muhlisin yang biasa disapa Kang Muhli ini mengajak kepada seluruh aparatur pemerintahan desa agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

“Namun dalam pelayanan maksimal ini, tentu harus sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab dalam jabatan masing-masing,” ujarnya.


Dikatakan Kang Muhli, seperti halnya dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan. saat warga datang ke kantor desa, pertama kali harus diterima dengan baik oleh seksi pelayanan umum dan ditanya apa yang bisa dibantu.

 “Ketika sudah diketahui bahwa warga tersebut membutuhkan pelayanan admistrasi kependudukan, maka semua berkas permohonan warga diserahkan kepada seksi pemerintahan sesuai tupoksi dan tanggungjawabnya,” jelas Kang Muhli.


Menurut Kang Muhli, bisa saja seksi lainnya ikut membantu warga terkait pelayanan administrasi kependudukan, namun tetap harus koordinasi dan seijin seksi pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam hal administrasi kependudukan.

Demikian halnya, terkait bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) harus berdiri di garda terdepan sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.

“Soal program bansos misalnya, seksi Kesra harus pegang datanya. Siapa saja warga yang berhak menerima bansos ini dan bagaimana pelaksanaan di lapangan,” terangnya.

Namun dalam pelaksanaannya, menurut Kang Muhli, tentu saja seksi kesra juga harus dibantu oleh perangkat desa lainnya dan tidak bekerja sendiri.

“Kenapa dalam hal pekerjaan atau pelayanan ini harus tertib sesuai tupoksi dan tanggungjawabnya? Karena semua kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh para seksi dan staf desa ini akan diperiksa dan minta laporannya oleh Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Inspektoriat,” tandasnya.

Kang Muhli menambahkan, bila kinerja para seksi atau staf desa tidak tertib, tidak disiplin dan “semau guweh”, maka marwah Pemerintahan Desa Sukamerta akan tampak buruk.

“Bila kinerjanya sudah dinilai buruk, maka selanjutnya akan berdampak negatif terhadap upaya pencapaian semua program kerja dan kebijakan Kepala Desa Sukamerta ke depan,” tegasnya.

Terakhir, Kang Muhli mengajak kepada semua jajaran Pemerintahan Desa Sukamerta, BPD, LPM, Tim Penggerak PKK, hingga perangkat desa di tingkat RT, demi berjalannya roda pemerintahan yang baik, "Kita harus bisa sama-sama kerja dan dapat bekerja secara bersama-sama sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawabnya, demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Desa Sukamerta yang kita cintai," pungkasnya.

Laporan: Ahas.

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2010 Media Jerat | All Right Reserved