Selasa, 27 Desember 2022

Musdes Payungsari Tetapkan APBDes Tahun 2023

Musdes Payungsari Tetapkan APBDes Tahun 2023


KARAWANG, MEDIA JERAT - Berdasarkan Permendagri No 20 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta Peraturan PMK No 201 tahun 2022, Pemerintah Desa Payungsari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat beserta BPD Desa Payungsari adakan Musyawarah Desa (Musdes) mengenai rancangan APBDes dilanjutkan dengan penetapan. Selasa (27/12/2022).

Hadir dalam acara tersebut, Ketua BPD beserta anggota, Kepala Desa, tokoh masyarakat, perangkat Desa, Pendamping Desa, Kasi Pem Kec. Pedes, para Kadus, para Ketua RT dan RW.



Kepala Desa Payungsari, Amas Subhan.S.Hut saat di wawancara awak media mengatakan, hari ini kita bersama dengan BPD telah melaksanakan Musdes rancangan APBDes kemudian dilanjutkan dengan penetapan.

Dikatakan Amas Subhan, Musdes ini sesuai dengan kebijakan pemerintah bahwa pelaksanaan atau penetapan APBDes ini paling lambat tanggal 31 Desember 2022.

"Alhamdulillah, di Desa Payungsari hari ini kita sudah melaksanakan,"tuturnya.

Sementara untuk beberapa pagu anggaran di Desa Payungsari, baik itu dari Pemerintah Pusat (DD), ADD, DBH, Bantuan Propinsi serta bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten total yang diterima sekitar Rp 2,3 Milyar.

"Semua pagunya, seperti pembelanjaan untuk fisik atau pembangunan di setiap Dusun, termasuk pengalokasikan untuk BLT DD juga sudah fik, "jelasnya.

"Mudah-mudahan dengan ditetapkan APBDes melalui Musdes hari ini, bisa terealisasi sesuai dengan yang di rencanakan pada hari ini ,"ucapnya.

Di tempat terpisah Pendamping Desa Kecamatan Pedes, Ade Permana.SH kepada media awak media mengatakan APBDes itu disusun berdasarkan peraturan tentang RKPDes Desa untuk selama satu tahun anggaran terhitung dari bulan Januari hingga Desember.
Dilanjut Ade, rencana APBDes ini harus di bahas dan disepakati antara Kepala Desa bersama BPD dan dapat disusun sejak bulan September sampai Desember.

"Hal ini sesuai Permendagri No 20 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang di dalam pendanaannya ini ada dana transper salah satunya dari DD berdasarkan Peraturan PMK No 201 tahun 2022," terangnya.

Ade menambahkan, penggunaan dana untuk BLT di tahun 2023 minimal sepuluh persen dan maksimalnya dua puluh persen, untuk ketahanan pangan sebesar dua puluh persen dan untuk operasional pemerintah Desa tiga persen, inilah pembahasan APBDES yang akan menjadi payung hukum Desa Payungsari kedepannya. 



(Zis).

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2010 Media Jerat | All Right Reserved