Jumat, 10 Februari 2023

Dana Hibah Rp 10 Miliar Pemkab Karawang ke Polda Jabar, Mengundang Reaksi Publik

Dana Hibah Rp 10 Miliar Pemkab Karawang ke Polda Jabar, Mengundang Reaksi Publik

Asep Agustian,SH., MH Ketua Peradi Karawang

KARAWANG, MEDIA JERAT -- Pemberian dana hibah sebesar Rp10 miliar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang untuk pembangunan gedung parkir Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar), pada Selasa (7/2/2023) lalu, menuai hujatan dan kritik tajam dari sejumlah aktivis Karawang.

Bak bola salju yang terus menggelinding, polemik pemberian dana hibah itu terus bergulir sejak tersiar berita Kapolda Jabar Irjen Pol Drs. Suntana, M.Si. memimpin pelaksanaan kegiatan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang untuk Kepolisian Daerah Jawa Barat tahun anggaran 2023 yang di tandatangani oleh masing-masing pihak dari Sekda Kabupaten Karawang dengan Pihak Polda Jabar, bertempat di Riung Mungpulung Mapolda Jabar, Selasa (7/2/2023).

Foto Dok.Humas Polda Jabar

Reaksi keras disampaikan Ketua DPC Peradi Karawang, Asep Agustian,SH.,MH dengan tanpa tedeng aling-aling, ia meminta kepada aparat penegak hukum (APH) untuk memeriksa Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana,karena disinyalir dalam pemberian dana hibah tersebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang.

"Dugaan itu diperkuat dengan pernyataan anggota Banggar DPRD Karawang yang mengaku merasa kecolongan dengan adanya dana hibah untuk Polda Jabar, artinya anggota banggar tidak mengetahui adanya dana hibah tersebut," kata Askun, sapaan akrabnya kepada awak media, Jumat (10/2/2023).

Askun melanjutkan, ketika ada dugaan penyalahgunaan kewenangan berarti patut diduga juga ada unsur korupsinya. Untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur korupsi, maka bupati dan anggota DPRD harus diperiksa APH.

"Kok dewan bisa merasa kecolongan? Memangnya kerja dewan selama ini seperti apa? Apa hanya menjadi tim hore saja yang selalu setuju setiap ada rapat? Jangan-jangan di antara mereka main selip-selipan anggaran," ujarnya.

"Bupati gegabah sekali jika betul pemberian dana hibah itu tanpa sepengetahuan anggota DPRD Karawang," timpalnya.

Askun pun menilai pemberian dana hibah tersebut tidak urgent dan tidak ada nilai manfaatnya bagi masyarakat Karawang. Jangan kemudian pemberian dana hibah itu disangkutpautkan dengan indikasi-indikasi persoalan hukum yang pernah terjadi di Kabupaten Karawang.

Masih menurut Askun, jika pemberian dana hibah itu diperuntukan pengentasan miskin ekstrem, perbaikan insfrastruktur jalan rusak, rehabilitas gedung sekolah rusak, pembenahan pasar Rengsdengklok, maka pemberian dana hibah itu diperbolehkan bahkan sangat tepat lantaran dirasakan besar manfaatnya bagi masyarakat Karawang.

"Tapi kenapa Polda Jabar yang diberikan dana hibah? Apakah lantaran di akhir masa jabatan ini Cellica membuat pencitraan untuk Polda Jabar? Atau Cellica selama ini ketika datang ke Polda Jabar tidak pernah kebagian tempat parkir?" sindir Askun.

Yang lebih pahit lagi kata Askun, adanya isu bahwa berdasarkan info yang didapatkannya konon pemberian dana hibah itu, nilainya bakal mencapai hingga Rp30 miliar. Berarti akan ada pemberian dana hibah selanjutnya hingga mencapai Rp30 miliar.

"Konon katanya sampai Rp30 miliar. Aduh gila makin besar aja. Pada akhirnya baik Cellica dan Polda Jabar bisa kena sanksi sosial dari masyarakat," ucapnya.

"Padahal Cellica di akhir masa jabatan, sebaiknya menanamkan hal-hal baik, bukan sebaliknya meninggalkan kesan yang tidak baik," sambungnya.

Askun menegaskan, kalau KPK dan APH lainnya mau serius periksa Cellica dipersilahkan karena perkara Bupati Cellica ini terlalu banyak di Karawang.

"Saya pernah dengar yang namanya Bupati Cellica pernah juga 'diperiksa' tetapi kemudian terjadilah hal-hal yang seolah-olah tidak terjadi apa-apa," ungkapnya.

 
Kembalikan Dana Hibah
 

Askun pun berharap dengan viralnya pemberian dana hibah lantaran masyarakat Karawang sudah pada 'melek' bahwa ada tatanan regulasi disinyalir dilanggar dan tidak ada urgentnya pemberian dana hibah ke Polda Jabar ini maka pihak Polda Jabar diminta legowo, kembalikan dana hibah yang telah diberikan Bupati Cellica.

"Kalau Polda Jabar gentle ingin kembalikan dana hibah, kembalikan saja. Wah saya hormat kepada Kapolda bila kembalikan dana hibah tersebut," pungkasnya.

 

 

 

 (Es/Ahas).

 

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2010 Media Jerat | All Right Reserved