Senin, 13 Februari 2023

Mengaku “Kecolongan” Ada Dana Hibah 10 M untuk Polda Jabar, KMKB Kritik Anggota Banggar DPRD Karawang

Mengaku “Kecolongan” Ada Dana Hibah 10 M untuk Polda Jabar, KMKB Kritik Anggota Banggar DPRD Karawang

Kang Beno, Ketua Presidium KMKB.

KARAWANG, MEDIA JERAT – Seperti diberitakan sebelumnya, di media delik.co.id edisi Rabu (8/2/2023) lalu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi PKS, dr.Atta Subagja dalam pernyataan persnya mengaku kecolongan soal dana hibah 10 miliar dari Pemkab Karawang kepada Polda Jabar, lantaran pada saat pembahasan anggaran dana hibah tersebut dibulatkan sebesar Rp. 78 miliar.

Menanggapi hal itu, Koordinator Presidium Koalisi Masyarakat Karawang Berdaulat (KMKB), Kang Beno berpendapat bahwa pernyataan tersebut sulit difahami dan cenderung aneh.

”Menjadi sulit difahami dan cenderung aneh jika ada anggota Banggar DPRD Kab. Karawang mengaku kecolongan soal dana hibah 10 miliar untuk Polda Jabar,” ujar Kang Beno.

“Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang untuk membahas dan memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab. Karawang harusnya lebih sensitif dan kritis terhadap kebijakan politik anggaran usulan eksekutif yang bisa mencederai kepercayaan masyarakat,” lanjutnya.

Menurut Kang Beno, dari dana hibah 10 miliar ini, secara tidak langsung masyarakat Karawang sedang disuguhkan sebuah gambaran bagaimana kurang baiknya kualitas kinerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab. Karawang.

“Jika kinerja mereka bagus, setidaknya ada dua tahapan dan jadwal yang bisa dimanfaatkan oleh Banggar untuk menolak usulan dana hibah 10 miliar dari eksekutif, yakni pada pembahasan dan persetujuan KUA PPAS dan Rancangan Perda tentang APBD,” ungkap Kang Beno.

Pendapat Kang Beno, sebaiknya Banggar DPRD Karawang segera memanggil Bupati atau Sekda sebagi Ketua Tim TAPD sekaligus Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (KPKD) untuk diminta pertanggung jawaban, mengingat dana hibah 10 miliar ini telah viral di media sosial dan menjadi perbincangan negatif di tengah masyarakat.

Pihaknya berharap kepada Bupati dan DPRD agar segera memberikan penjelasan terkait dana hibah 10 miliar tersebut kepada masyarakat Karawang. Pasalnya, jika permasalahan ini terus dibiarkan berkembang di ruang publik, akan menjadi tidak baik terhadap wibawa Pemerintahan Kab. Karawang sendiri dan tentunya juga pihak Polda Jabar sebagai penerima Hibah.

Kang Beno juga berpesan kepada Pemerintah Kab. Karawang dan DPRD agar menjadikan masalah ini sebagai pelajaran dalam menetapkan kebijakan politik anggaran di masa depan.  Karena masyarakat membutuhkan kebijakan politik anggaran berbasis pada kepentingan kesejahteraan masyarakat, mendahulukan hal-hal prioritas yang berdampak pada kehudupan sosial masyarakat dan tentunya juga dapat meminimalisir hal-hal bersifat serimonial.

 

 

 (Ahas).

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2010 Media Jerat | All Right Reserved