Rabu, 22 Maret 2023

Japak Dusun Gombong, Senilai 103 Juta Rupiah Terindikasi "Diborong" Kades Gombongsari Sendiri

Japak Dusun Gombong, Senilai 103 Juta Rupiah Terindikasi "Diborong" Kades Gombongsari Sendiri


Pekerjaan Japak di Dusun Gombong Desa Gombongsari, Rawamerta. 

KARAWANG, MEDIA JERAT - Proyek Jalan setapak (Japak) di Dusun Gombong Desa Gombongsari, Rawamerta, Karawang, bersumber dari anggaran Dana Desa ( DD) Tahun 2023, terindikasi "diborong" (dikerjakan) oleh kepala desa sendiri.

Padahal pekerjaan Japak sebesar Rp 103 juta dengan Volume Panjang 350 m x Lebar 1,20 m x Tebal 0,12 m dengan kontruksi cor beton K, 250 itu, bersumber dari keuangan negara.

Saat ditemui awak media, seorang aktivis LSM di Rawamerta yang tidak mau ditulis namanya menyampaikan pernyataan sikapnya bahwa UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Diketahui, pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa,

Pasal 21 ayat 1, Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 22 ayat (2), Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Kemudian ditegaskan dalam Lampiran Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Bab I, Huruf C Pengertian Umum angka 8

Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Bab II, Huruf C Pelaksanaan bahwa Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola;

b. kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK;

c. Khusus untuk pekerjaan konstruksi: 1. ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan; 2. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau 3. dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).

"Jadi, proyek infrastruktur tersebut, sesuai aturan harus dikerjakan secara swakelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Gombongsari, bukan diborong langsung oleh kepala desa sendiri, " ujarnya.

Berdasarkan informasi yang sampai kepadanya, anggaran pekerjaan proyek Japak tersebut, terindikasi terlalu besar. "Bila dihitung hitung, pekerjaan fisik Japak itu, plus pajak, diperkirakan menghabiskan anggaran Rp 74 jutaan. Sehingga kami mengendus adanya bau busuk dan penyimpangan dalam penggunaan keuangan negara, yaitu terindikasi adanya mark up anggaran," tandasnya.

 

 

 

(Hamid/Ahas).


Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2010 Media Jerat | All Right Reserved