Kamis, 30 Maret 2023

Ketua Peradi Desak APH, Usut Dugaan KKN Pengangkatan Plt Dirut RSUD Karawang

Ketua Peradi Desak APH, Usut Dugaan KKN Pengangkatan Plt Dirut RSUD Karawang

Ketua PERADI Karawang, Asep Agustian,SH. MH.

KARAWANG, MEDIA JERAT – Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Karawang Asep Agustian,SH. MH., mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut dugaan KKN terkait pengangkatan jabatan Plt Dirut RSUD Karawang, dr. Fitra Hergyana.

 

APH diminta segera mulai melakukan penyelidikan dengan memanggil beberapa pejabat terkait yang terlibat dalam polemik jabatan Dirut RSUD Karawang dan mendapat teguran langsung dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) belum lama ini.

 

Asep Agustian menyampaikan, polemik jabatan Plt Dirut RSUD ini akan terus menjadi bola salju apabila tidak ada penindakan dari APH.

 

Menurut Askun sapaan akrabnya, APH seperti Kejaksaan atau Polres Karawang sudah bisa melakukan tindakan preventif atas persoalan ini, yaitu dengan memanggil beberapa pihak yang terlibat dalam jabatan dr. Fitra Hergyana yang memicu kontroversi.

 

“Dasar penyelidikannya bisa melalui Laporan Informasi (Li). Karena ini sudah menjadi kegaduhan di masyarakat yang berdampak kepada pelayanan kesehatan di RSUD Karawang, saya minta Kejaksaan atau Polres sudah harus mulai melakukan penyelidikan. APH jangan hanya berdiam diri dan bungkam,” tutur Askun, Kamis (30/3/2023).

 

Ia menerangkan, harus adanya intervensi hukum lantaran persoalan tersebut tidak hanya sekedar dugaan ‘pelanggaran merit’ yang dilakukan Bupati Karawang sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Melainkan ada dugaan unsur KKN dari mulai sejak dr. Fitra Hergyana diangkat sebagai Plt Dirut RSUD Karawang.

 

“Kedekatan Bupati Cellica dengan dr. Fitra ini orang-orang sudah pada tahu. Makanya, persoalan ini harus ada intervensi hukum juga untuk menyelesaikannya,” beber Askun.

 

Kedua, sambung Askun, persoalan ini harus ada sentuhan hukum, karena alasan adanya kerugian negara selama 3 tahun dr. Fitra Hergyana menjabat sebagai Plt Dirut RSUD Karawang.

 

“Jika sejak awal jabatannya diduga ada unsur KKN, maka setiap apa yang diterima dr. Fitra Hergyana selama menjabat Plt Dirut RSUD, maka harus dikembalikan ke kas negara. Makanya, sekali lagi saya minta APH tidak hanya berdiam diri menyikapi persoalan ini,” tegasnya.

 

Disinggung adanya rencana pemanggilan DPRD Karawang ke Bupati Karawang terkait persoalan tersebut, Askun mengaku pesimis. Pasalnya, persoalan ini sudah dibiarkan legislatif Karawang dari 3 tahun lalu.

 

“Lah, DPRD kemana saja baru mau manggil sekarang. Ini persoalan kan sudah dari 3 tahun lalu. Kemana DPRD saat masa jabatan Plt Dirut RSUD habis kemudian diperpanjang lagi?. Makanya saya pesimis kalau DPRD mau intervensi atas persoalan ini,” kata Askun.

 

Oleh karenanya, Askun kembali menegaskan, bahwa polemik jabatan Plt Dirut RSUD ini harus segera disikapi oleh APH. Sehingga jangan menyalahkan masyarakat, jika persoalan ini terus mendapatkan banyak spekulasi dari publik.

 

“Ya, selama persoalannya tidak bisa diselesaikan oleh hukum, maka selama itu pula akan mulai bermunculan spekuliasi negatif dari publik. Masyarakat yang sedang mencari kebenaran informasinya akan terus bertanya, ada apa dengan APH yang bungkam atas persoalan ini,” tutup Askun. (Red).

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2010 Media Jerat | All Right Reserved