Senin, 17 April 2023

Anggota DPRD Jabar Hj Iis Turniasih Sosialisasikan Perda Penyelenggaraan Pesantren di Karawang

Anggota DPRD Jabar Hj Iis Turniasih Sosialisasikan Perda Penyelenggaraan Pesantren di Karawang

Hj. Iis Turniasih Anggota DPRD Jabar

KARAWANG, MEDIA JERAT - Anggota DPRD Jabar Hj. Iis Turniasih melaksanakan Sosialisasi Perda Jawa Barat Nomor 1 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pesantren di Fave Hotel Kabupaten Karawang, Kamis (13/4/2023).

Acara sosialisasi Perda Penyelenggaraan Pesantren tersebut, dihadiri para pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karawang dan tokoh masyarakat serta didampingi Ihsan Prayoga sebagai narasumber dari akademisi.

Dalam paparannya, Iis Turniasih mengatakan jika pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam membangun bangsa.

Provinsi Jawa Barat telah memiliki Perda Penyelenggaraan Pesantren yang pertama di Indonesia sehingga kemajuan pesantren memiliki dasar hukum yang lebih jelas.

Natala Sumedha Anggota DPRD Karawang

“Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sangat berperan penting sebagaimana sekolah umum lainnya. Jawa Barat telah memiliki Perda penyelenggaraan Pesantren, dengan adanya Perda ini, kita berharap nantinya tidak ada lagi keraguan dari pemerintah daerah untuk membantu membangun segala fasilitas di pesantren dengan dasar hukum yang lebih jelas,” ujar Iis Turniasih kepada awak media.

Iis menjelaskan, berdasarkan perda tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bertanggungjawab menetapkan rencana pengembangan pesantren baik program lima tahunan maupun program tahunan.

Melalui perda ini, lanjut Iis, dukungan pemerintah terhadap hak-hak pesantren akan dilindungi seperti dalam hal pendanaan. Kemudian kesejahteraan penghuni pesantren diperhatikan baik ustaz dan staf pengajar maupun para santri melalui program ekonomi.

“Melalui perda ini, hak-hak pesantren akan dilindungi seperti dalam hal pendanaan. Kemudian kesejahteraan penghuni pesantren diperhatikan baik ustaz dan staf pengajar maupun para santri melalui program ekonomi seperti yang saat ini sedang berjalan One Pesantren One Product (OPOP),” imbuh legislator PDI Perjuangan asal Dapil X Jabar, Kabupaten Karawang dan Purwakarta ini.

Menurut Iis, ada tiga fokus bantuan untuk ponpes sesuai Perda Pesantren. Pertama, hak menerima anggaran, hak mendapatkan pembinaan, serta hak menerima pemberdayaan dari pihak pemerintah.

“Untuk pembinaan tidak termasuk pembinaan bidang pendidikan dan kurikulum, karena setiap ponpes sudah punya kurikulum dan silabus masing-masing, yang biasanya berdasarkan almamaternya, namun Pemerintah Provinsi Jabar siap menyediakan pembinaan bidang pendidikan dan kurikulum bagi ponpes yang memerlukan,” tuturnya.

Pihaknya mengakui jika sampai saat ini implementasi Perda penyelenggaraan Pesantren tersebut belum optimal.

Meski demikian, Ia optimis, seiring waktu semua butir pasal dalam perda tersebut bisa dijalankan dan semakin banyak pesantren yang bisa meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana penunjang dan kelembagaannya.

“Pemerintah sudah membuat legalitas, harapannya ponpes bisa mengikuti program dari pemerintah baik dari sisi bantuan, pembinaan dan pemberdayaan sesuai Perda Pesantren ini, sehingga nanti bisa kontinyu pembangunan di ponpes dengan Perpres dan Perda Pesantren,” pungkas Iis Turniasih.

 

 

(Aisah).

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2010 Media Jerat | All Right Reserved