Sabtu, 25 November 2023

Panwaslu Kecamatan Klari Gelar Press Release Persiapan Logistik Pemilu 2024, Demi Sukseskan Pemilu yang Jujur dan Bekeradilan

Panwaslu Kecamatan Klari Gelar Press Release  Persiapan Logistik Pemilu 2024, Demi Sukseskan Pemilu yang Jujur dan Bekeradilan


Karawang, Media Jerat
,-Demi sukseskan Pemilu 2024 yang jujur dan berkeadilan, Panwaslu Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Gelar Press Release Persiapan Logistik Pemilu 2024. Bertempat di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Klari. Jum’at (24/11/2023).

Hadir dalam acara itu, Ketua Panwaslu Kecamatan Klari bersama jajaran, PPK Kec.Klari Yopie Yulianto, Kepala Sekretariat PPK Lus Riswanti,SH dan anggota Polsek Klari.

Dalam Press Releasenya, Ketua Panwaslu Kecamatan Klari H. Asep Saepudin,S.Pd memaparkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Demokrasi Pancasila. Dimana para pendiri negara telah sepakat bahwa Demokrasi Pancasila memiliki makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Demokrasi yang dijiwai oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Azas atau prinsip utama.

Diketahui dalam Demokrasi Pancasila bahwa pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Sedangankan Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Selanjutnya Mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai sebuah keputusan berdasarkan kebulatan pendapat.

Jadi, musyawarah mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak (rakyat), sehingga tercapai kebulatan pendapat. Salah satu pengejawantahan bahwa negara Indonesia yang berdasarkan Demokrasi Pancasila yakni dilaksanakannya Pemilu.

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Bedasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. pemilu adalah sarana kedaulatan ratyat untuk memilih anggota Dewan Pewakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Bahwa dalam pelaksanaan tahapan pemilu khususnya pada tahapan pemungutan suara membutuhkan instrument, sarana, perlengkapan atau sering kita sebut dengan logistik. Jika mengacu pada pasal 109 UU Pengawas pemilu kecamatan atau sering disebut panwascam atau Panwaslu kecamatan sebagai kepanjangan tangan dan atau kesatuan dari Badan Pengawas pemilu yang wilayah kerjanya di tingkat kecamatan berdasarkan Pasal 109 UU 7 Tahun 2017 Panwaslu Kecamatan memiliki tugas salah satunya yakni mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.

Maka dari itu Panwascam juga dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang dengan melakukan pengawasan memastikan instrument, sarana, perlengkapan pemungutan suara dari segi pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Didalam Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2023 pasal 3 Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas: a.kotak suara; b.surat suara; c.tinta; d.bilik pemungutan suara; e.segel; f. alat untuk mencoblos pilihan; dan g. TPS/TPSLN.

Jika kita cermati dari salah satu perlengkapan pemungutan suara yakni kotak suara dikaitkan dengan kondisi demografi di Kecamatan Klari yang memiliki jumlah TPS terbanyak se-Kabupaten Karawang dengan jumlah 522 TPS.

Maka untuk kotak suara saja, Penyelenggara Pemilu di Kecamatan Kalri yakni Panitia Pemilihan atau PPK Klari harus menyediakan 2.610 Kotak suara yang terdiri dari untuk Pemilihan Capres dan Cawapres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.

Maka dari itu Panwascam Klari dengan tugas pengawasan yang diberikan UU akan memastikan Perlengkapan Pemungutan yang akurat, cermat dan tepat. Walaupun memang bukan hal yang mudah dikarenakan tahapan pedistribusian perlengkapan pemungutan suara ini akan beriringan dengan tahapan pemilu lainnya yakni tahapan kampanye.

Namun, Panwascam Klari dengan kuantitas dan kualiatas SDM yang dimiliki akan memaksimalkan kinerjanya serta akan melakukan kerjasama dalam bentuk pengawasan pastifipatif dari kalangan Masyarakat serta stakeholder di kecamatan Klari untuk ikut mengawasi, mengawal dan memastikan seluruh tahapan pemilu sesuai atau berjalan sebagaimana undang-undang mengaturnya.

Lantas bila mana ada dugaan pelanggaran dalam perjalanan pemilu tersebut, Panwascam Klari berkomitmen akan dengan tegas menindak sebagaimana intsrumen hukum yang diberikan oleh undang-undang.

 

 

(Rls/Red).


Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2010 Media Jerat | All Right Reserved