Rabu, 08 November 2023

Terkait Pembangunan Tower Diduga Belum Kantongi Ijin, Camat Pasirjambu: Itu, Kewenangan DPMPTSP Kab. Bandung

Terkait Pembangunan Tower Diduga Belum Kantongi Ijin, Camat Pasirjambu: Itu, Kewenangan DPMPTSP Kab. Bandung

Kantor DPMPTSP Kab. Bandung

Soreang, Mediajerat.Com,-Sorotan publik dan aktivis media terhadap pembangunan Tower di Desa Cibodas Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung, yang hampir rampung, padahal belum kantongi ijin dari dinas terkait, terus menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat. 

Sejumlah pihak saat dikonfirmasi oleh awak mediapun, terkesan lempar tanggungjawab, alih-alih melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kab. Bandung, jawaban yang diterima awak mediapun malah terkesan tidak tahu. 

Kegiatan pembangunan tower di desa Cibodas. 

Camat Pasirjambu Nia Kania saat dikonfirmasi lewat whattappnya mengatakan, "Terkait izin mendirikan menara tower telekomunikasi di Desa Cibodas, cobi dikonfirmasi ke DPMPTSP kabupaten Bandung, karena secara prinsip pengeluaran izin tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan dinas tersebut," katanya.

Ia menambahkan, mengenai perizinan lingkungan warga di tingkat RT, RW,  dan desa sudah selesai, dan hal tersebut menjadi dasar pengeluaran rekomendasi bagi pihak kecamatan. 

"Untuk informasi perihal izin lingkungan warga di tingkat desa, mangga hari senin tiasa langsung dikonfirmasi dengan kades Cibodas agar mendapat keterangan yang komprehensif," imbuhnya. 

"Mengenai dokumen Penunjang lainnya yang perlu disiapkan oleh pihak perusahaan yang mengajukan izin pendirian tower telekomunikasi ke DPMPTSP, itu bukan menjadi kewenangan kecamatan",pungkasnya.

Ketika konfirmasi ke dinas DPUTR bidang Tata Ruang,Kepala Bidang Tata Ruang Rijal, ia mengatakan"berdasarkan permohonan yang masuk dari objek tersebut recom dari bagian Tata ruang sudah terbit tgl 8 September 2023",menurut kepala bidang Taru Rizal  saat ditemui di kantornya,hari Senin 6/11/2023.

Namun ketika konfirmasi masih di dinas DPUTR ke bagian PBG,Senin 6/11/2023 Kepala Bidang PBG Maulana Iswidiyanto mengatakan tidak tahu, belum ada permohonan terkait perizinan tower tersebut katanya.

Sementara diberitahukan bahwa tower tersebut sudah hampir rampung,ia mengatakan bahwa  sebelum melaksanakan pembangunan seharusnya Provider mengurus dulu PBG ( Persetujuan Bangunan dan Gedung ) jika diketahui ada pelaksanaan sebelum  izin atau PBG turun,seharusnya itu diberhentikan dulu,menunggu PBG beres,katanya.

Tetkait apabila ada pelanggaran yang sudah dilakukan pelaksana,ia mengatakan akan mengirim surat kepada Provider tersebut,tegasnya.

Dalam Peraturan Daerah tercantum di poin 2 dan 3 berbunyi :

(2) Persetujuan Prinsip Penyedia Menara Telekomunikasi Seluler Bersama bukan merupakan izin untuk melakukan pembangunan menara telekomunikasi seluler.

(3) Pemegang Persetujuan Prinsip Penyedia Menara Telekomunikasi Seluler Bersama tidak diperkenankan melakukan pembangunan menara sebelum terlebih dahulum menyelesaikan Izin Mendirikan Merara dan Izin Gangguan (HO).

Sedangkan pada kenyataannya PBG belum ada Pembangunan sudah dilaksanakan dan saat ini sudah hampir rampung,jadi sangat disayangkan pelanggaran SOP dilakukan pihak Provider dan tanpa adanya pengawasan dari pihak Pemerintah Daerah yang berwenang di bidangnya.




(Fen) 



Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2010 Media Jerat | All Right Reserved