Kamis, 15 Februari 2024

Mahkamah Agung: Guru Usia 50 Tahun Boleh Mengikuti Program Guru Penggerak

Mahkamah Agung: Guru Usia 50 Tahun Boleh Mengikuti Program Guru Penggerak


Digugat empat sosok guru, PP Kemendibudristek Nomor: 26 tahun 2022, Pasal 6 huruf F, yang dianggap tidak adil bagi guru akhirnya "rontok" di tangan Hakim Mahkamah Agung

Karawang, mediajerat. com - Kabar gembira teranyar untuk para guru, datang dari Pengurus Pusat Persatuan Guru Republik Indonesia (PP PGRI) setelah gugatannya terhadap Pasal 6 huruf F Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Dengan terkabulnya gugatan tersebut, pembatasan terhadap usia peserta Program Guru Penggerak dicabut MA sehingga boleh lebih dari 50 tahun.

Sebelumnya, pasal 6 huruf F Peraturan Mendikbudristek Nomor: 26 tahun 2022 tersebut, membatasi usia peserta Program Guru Penggerak, hanya sampai usia 50 tahun.


Dalam amar putusannya, MA menyatakan regulasi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti UU Nomor: 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Putusan ini keluar setelah melalui proses sidang yang panjang, diwakili oleh para pemohon yang terdiri dari Dr. Tibyan Hudaya, S.Pd. M.Pd. (SMAN 1 Mande, Cianjur ); Dr. Nina Anggraeni, S.Pd. M.Pd.(SMAN 12 Bandung ); Nunuy Nurokhmah, S.Pd. M.Pd. (SMAN 1 Cikampek); dan Omat Iskandar, S.Pd. M. Pd. (SMAN 1 Rawamerta, Karawang ).

Omat Iskandar, S.Pd. M. Pd., Guru di SMA Negeri 1 Rawamerta, Karawang. 

Mereka menganggap PP Kemendibudristek  Nomor: 26 tahun 2022 Pasal 6 huruf F tidak adil bagi guru.

Keputusan ini, membuka kembali peluang bagi guru usia 50 tahun untuk tetap mengikuti Program Guru Penggerak yang akan berdampak pada peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru pada masa yang akan datang.

Ketua Umum PGRI Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. menyatakan kegembiraannya dan menyambut baik pembatalan ini. Ia menyatakan PGRI akan terus berjuang untuk kepentingan para guru.

Keberhasilan ini juga  menunjukkan PGRI terus berjuang demi kehormatan  dan kepastian hukum bagi guru.

Lebih lanjut kata Unifah, dengan keputusan ini MA memberikan keadilan bagi semua guru tanpa memandang usia dan menghapus diskriminasi serta memberikan peluang bagi semua guru untuk mendapatkan kesempatan pengembangan diri dan hak-hak mereka.

Jika dilihat lebih jauh, ketentuan yang dibatalkan ini memang problematik misalnya dikaitkan dengan ketentuan usia menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang hampir tanpa batas, tetapi hanya mengikuti program pengembangan diri seperti Guru Penggerak saja dibatasi.

Mudah-mudahan kabar seperti ini cepat menyebar hingga ke daerah-daerah, sehingga guru-guru yang terhambat haknya segera mengambil kesempatannya untuk pengembangan diri, dan untuk meraih peluang lain yang mengikutinya. 




(Hamid/Red). 




Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2010 Media Jerat | All Right Reserved